No. 01 · Swasta · 2 perkara
Benny Tjokrosaputro
Korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan TPPU
Vonis Seumur hidup Nilai Rp 39,6 triliun Masih dipenjara
Basis data · 766 nama · data per 22.10.2026
Daftar Koruptor
Siapa yang dihukum karena korupsi, berapa yang diambil, berapa lama dihukum, dan apakah sekarang sudah bebas.
Foto: rilis resmi KPK dan dokumentasi media pers, tanpa penyuntingan. Sumber tiap foto tercantum di halaman profil.
Setiap nama di sini bersumber dari putusan pengadilan atau rilis resmi penegak hukum, bukan kabar burung.
124 orang sudah berkekuatan hukum tetap, 26 perkara masih berjalan. 34 orang tercatat masih dipenjara dan 43 sudah bebas atau bebas bersyarat.
Putusan ditautkan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung bila tersedia (774 dokumen). Cara kami menghitung.
01 — Peringkat
Vonis terberat
No. 02 · Swasta · 2 perkara
Heru Hidayat
Korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan TPPU
Vonis Seumur hidup Nilai Rp 39,6 triliun Masih dipenjara
No. 03 · Hakim/Peradilan
M. Akil Mochtar
Suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan TPPU
Vonis Seumur hidup Nilai Rp 57,3 miliar Masih dipenjara
02 — Nilai perkara
Nominal terbesar
- 01 Harvey MoeisPerpanjangan tangan / perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT)Korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022 dan TPPURp 300 triliunMasih dipenjara
- 02 Helena LimManajer PT Quantum Skyline Exchange (money changer)Korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk 2015-2022 dan TPPURp 300 triliunMasih dipenjara
- 03 Benny TjokrosaputroKomisaris Utama PT Hanson International TbkKorupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan TPPURp 39,6 triliunMasih dipenjara
- 04 Heru HidayatPresiden Komisaris PT Trada Alam Minera TbkKorupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan TPPURp 39,6 triliunMasih dipenjara
- 05 Hendrisman RahimDirektur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018Korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)Rp 16,81 triliunMasih dipenjara
- 06 Riva SiahaanDirektur Utama PT Pertamina Patra NiagaKorupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), subholding, dan KKKS 2018-2023Rp 9,42 triliunMasih dipenjara
Dalam perkara bersama (timah, Jiwasraya, e-KTP) angka ini milik perkara secara keseluruhan dan melekat pada beberapa terdakwa.
03 — Berulang
Korupsi lebih dari sekali
Kepala Daerah · 3 perkara
Abdul Latif
Korupsi pembangunan unit sekolah baru SMAN 1 Labuan Amas Utara (2005-2006)
Vonis Rincian belum tercatat Nilai Rp 3,6 miliar Status belum terverifikasi
Partai · 3 perkara
Fahd El Fouz
Dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor / Kementerian ATR/BPN
Vonis 6 tahun 6 bulan Dugaan Rp 8,9 miliar Ditahan, proses hukum
Kepala Daerah · 3 perkara
Gatot Pujo Nugroho
Suap hakim dan panitera PTUN Medan serta Patrice Rio Capella
Vonis 13 tahun Nilai Rp 66 miliar Status belum terverifikasi
04 — Belum inkracht
Perkara berjalan
Belum berkekuatan hukum tetap. Berlaku asas praduga tak bersalah.
- 01 SudewoBupati Pati 2025–2030; sebelumnya anggota DPR RI 2019–2024Pemerasan pengisian perangkat desa di Pati dan suap proyek DJKA KemenhubProses bandingDitahan, proses hukum
- 02 Saffar Muhammad GodamPlt. Direktur Jenderal Imigrasi (2024–2025)Dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi 2022–2026Dalam persidanganDitahan, proses hukum
- 03 Silmy KarimWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (diberhentikan Presiden 4 Jun 2026); sebelumnya Direktur Jenderal Imigrasi 2023–2024Dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi 2022–2026Dalam persidanganDitahan, proses hukum
- 04 Ahmad Luthfi H. RahmatullahKepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa TengahDugaan suap pengondisian hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Klaten 2025TersangkaDitahan, proses hukum
- 05 Hamenang Wajar IsmoyoBupati Klaten 2025–2030Dugaan suap pengondisian audit BPK, fee pengadaan, dan penerimaan lain di Pemkab KlatenTersangkaDitahan, proses hukum
05 — Indeks