Teddy Tjokrosapoetro

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Agustus 2031. Dihitung dari putusan: pidana penjara 14 tahun (subsider denda 12 bulan), putusan pertama Desember 2022, putusan terakhir Desember 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi: kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Jakarta Nomor 48/PID.TPK/2022/PT DKI (2022-12-23). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 20,8 miliar

14 tahun penjara (Banding 48/PID.TPK/2022/PT DKI)

Putusan perkara Korupsi: kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Banding23 Desember 2022	PT JakartaNomor 48/PID.TPK/2022/PT DKI Menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI? sebagaimana Dakwaan Ke satu Primair dan ?TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG? sebagaimana Dakwaan Ke dua Primair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	14 tahun Denda Rp 1 miliar Uang pengganti Rp 20,8 miliar
Peninjauan Kembali MA16 Desember 2024	Mahkamah AgungNomor 1306 PK/Pid.Sus/2024 — Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Banding Nomor 48/PID.TPK/2022/PT DKI Mahkamah Agung, 23 Des 2022
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024 Mahkamah Agung, 16 Des 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.