Tamron Alias

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Agustus 2029. Dihitung dari putusan: pidana penjara 8 tahun (subsider denda 12 bulan), putusan pertama Desember 2024, putusan terakhir Juli 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (2024-12-27). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 3,54 triliun

8 tahun penjara (PN Tipikor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor27 Desember 2024	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa TAMRON Alias AON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucuian uang secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAMRON Alias AON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; Menjatuhkan pidana tambahan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	8 tahun Denda Rp 1 miliar Uang pengganti Rp 3,54 triliun
Peninjauan Kembali MA22 Juli 2026	Mahkamah AgungNomor 3216 PK/PID.SUS/2026 Menolak permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 27 Des 2024
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 3216 PK/PID.SUS/2026 Mahkamah Agung, 22 Jul 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.