Ha. Yanti B. Latief

Paling lambat sekitar Desember 2024. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Februari 2023, putusan terakhir September 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto (2023-02-28). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 44,3 juta

1 tahun penjara (PN Tipikor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor28 Februari 2023	PN Tipikor GorontaloNomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto YANTI B LATIEF tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2.Membebaskan Terdakwa Ha. YANTI B LATIEF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum; YANTI B LATIEF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 44,3 juta
Banding9 Mei 2023	PT GorontaloNomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana
Kasasi MA27 September 2023	Mahkamah AgungNomor 4425 K/Pid.Sus/2023 — Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto Mahkamah Agung, 28 Feb 2023
• Putusan Banding Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO Mahkamah Agung, 9 Mei 2023
• Putusan Kasasi MA Nomor 4425 K/Pid.Sus/2023 Mahkamah Agung, 27 Sep 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.