Wikran

Paling lambat sekitar September 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 6 bulan (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Maret 2024, putusan terakhir November 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Padang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg (2024-03-05). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 209 juta

1 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor5 Maret 2024	PN Tipikor PadangNomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Menyatakan Terdakwa WIKRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa WIKRAN dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa WIKRAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair . Menjatuhkan pidana terhadap WIKRAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 6 bulan Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 209 juta
Kasasi MA22 November 2024	Mahkamah AgungNomor 8081 K/PID.SUS/2024 Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan perbaikan redaksional uang pengganti menjadi CF P3, subsidair penjara 1 tahun dan 6 bulan Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Mahkamah Agung, 5 Mar 2024
• Putusan Kasasi MA Nomor 8081 K/PID.SUS/2024 Mahkamah Agung, 22 Nov 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.