Revan Jani Tampubolon bin Wilson

Paling lambat sekitar Juli 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 3 tahun 6 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Oktober 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi: REVAN JANI TAMPUBOLON bin WILSON DJUNIAS TAMPUBOLON

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst (2022-10-17). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 1,2 miliar

3 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Korupsi: REVAN JANI TAMPUBOLON bin WILSON DJUNIAS TAMPUBOLON

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor17 Oktober 2022	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Menyatakan Terdakwa REVAN JANI Bin W.D Tampubolon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa REVAN JANI Bin W.D Tampubolon dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa REVAN JANI Bin W.D Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REVAN JANI Bin W.D Tampubolon oleh karena itu… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	3 tahun 6 bulan Denda Rp 100 juta Uang pengganti Rp 1,2 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 17 Okt 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 27 Oktober 2026. Kirim koreksi.