Rahmat Hidayah

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar November 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 10 tahun (subsider denda 6 bulan), putusan pertama November 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi pengadaan beras Perum BULOG Sub Divre Manokwari (2018-2019)

2018-2019 · pengadaan barang/jasa

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Jayapura Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP (2021-11-01). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Kerugian negara: Rp 9 miliar Uang pengganti: Rp 9 miliar

10 tahun penjara (Banding 18/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP)

Putusan perkara Korupsi pengadaan beras Perum BULOG Sub Divre Manokwari (2018-2019)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Banding1 November 2021	PT JayapuraNomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAH, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	10 tahun Denda Rp 40 miliar Uang pengganti Rp 9 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Banding Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP Mahkamah Agung, 1 Nov 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.