Rachmat Riandy

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Palembang (2024)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Palembang Nomor 2/PID.TPK/2024/PT PLG (2024-03-22). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

3 tahun penjara (Banding 2/PID.TPK/2024/PT PLG)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Palembang (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor24 Januari 2024	PN Tipikor PalembangNomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Rachmat Riandy, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama ? sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama ? sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Rachmat Riandy, M.Si dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta
Banding22 Maret 2024	PT PalembangNomor 2/PID.TPK/2024/PT PLG Rachmat Riandy, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama ?sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Drs. Rachmat Riandy, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama ? sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Rachmat Riandy, M.Si dengan pidana penjara selama3 (Tiga) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	3 tahun Denda Rp 50 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Mahkamah Agung, 24 Jan 2024
• Putusan Banding Nomor 2/PID.TPK/2024/PT PLG Mahkamah Agung, 22 Mar 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.