Purnama

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun 8 bulan, putusan pertama Juli 2025, putusan terakhir Maret 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Kendari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi (2025-07-31). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 494 miliar

4 tahun 8 bulan penjara (PN Tipikor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor31 Juli 2025	PN Tipikor KendariNomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi NASIHUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. NASIHUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (Satu ) Bulan . NASIHUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp493.824.866,035 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun 8 bulan Denda Rp 250 juta Uang pengganti Rp 494 miliar
Peninjauan Kembali MA3 Maret 2026	Mahkamah AgungNomor 876 PK/PID.SUS/2026 TOLAK PK TERPIDANA, PUTUSAN JF TETAP BERLAKU Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi Mahkamah Agung, 31 Jul 2025
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 876 PK/PID.SUS/2026 Mahkamah Agung, 3 Mar 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.