Muhammad bin Abdullah

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Mei 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Mei 2025, putusan terakhir Oktober 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Banda Aceh Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA (2025-05-26). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

4 tahun penjara (Banding 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Banding26 Mei 2025	PT Banda AcehNomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid-Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 14 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Bin (Alm.) Abdul Hamid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kroupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta
Kasasi MA2 Oktober 2025	Mahkamah AgungNomor 9177 K/PID.SUS/2025 JPU=NOF, PARA T=TOLAK, PERBAIKAN PIDANA PENJARA T.I DAN T.II MASING-MASING SELAMA 6 (ENAM) TAHUN, DENDA MASING-MASING RP300 JUTA SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana Denda Rp 300 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Banding Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA Mahkamah Agung, 26 Mei 2025
• Putusan Kasasi MA Nomor 9177 K/PID.SUS/2025 Mahkamah Agung, 2 Okt 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.