Jakaria Arsyad

Paling lambat sekitar Maret 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 3 bulan), putusan pertama November 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi dana bantuan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, Kabupaten Alor (2013-2014)

2013-2014 · penyalahgunaan anggaran

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg (2021-11-15). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 491 juta

4 tahun penjara (PN Tipikor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg)

Putusan perkara Korupsi dana bantuan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, Kabupaten Alor (2013-2014)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor15 November 2021	PN Tipikor KupangNomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg MENGADILI Menyatakan Terdakwa Jakaria Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 491 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Mahkamah Agung, 15 Nov 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.