Haris Nuryadin

Paling lambat sekitar Desember 2022. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Agustus 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi penjualan beras komersial Perum Bulog Sub Divre Mamuju (2018)

2018 · penyalahgunaan anggaran

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Mamuju Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam (2021-08-19). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 546 juta

1 tahun penjara (PN Tipikor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam)

Putusan perkara Korupsi penjualan beras komersial Perum Bulog Sub Divre Mamuju (2018)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor19 Agustus 2021	PN Tipikor MamujuNomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa HARIS NURYADIN ALIAS HARIS BIN DODO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa HARIS NURYADIN ALIS HARIS BIN DODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara ( 2 ) Tahun dan (… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun Denda Rp 100 Uang pengganti Rp 546 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam Mahkamah Agung, 19 Agu 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.