Hamdan Dinauri bin H. Adam

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Maret 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 7 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Maret 2023, putusan terakhir Mei 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Makassar (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Makassar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks (2023-03-30). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 5,5 miliar

7 tahun penjara (PN Tipikor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Makassar (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor30 Maret 2023	PN Tipikor MakassarNomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks A DAM M UCHTAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUTsebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa H AMDAN DINAURI BIN ADAM M UCHTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUTsebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	7 tahun Denda Rp 300 juta Uang pengganti Rp 5,5 miliar
Banding24 Mei 2023	PT MakassarNomor 5/PID.TPK/2023/PT MKS Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut ; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks Mahkamah Agung, 30 Mar 2023
• Putusan Banding Nomor 5/PID.TPK/2023/PT MKS Mahkamah Agung, 24 Mei 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.