Dede Hasan Basri

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Januari 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 7 tahun (subsider denda 6 bulan), putusan pertama Januari 2024, putusan terakhir Mei 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Mataram Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr (2024-01-10). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 1,5 miliar

7 tahun penjara (PN Tipikor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor10 Januari 2024	PN Tipikor MataramNomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr Menyatakan Terdakwa Dede Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	7 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 1,5 miliar
Banding7 Maret 2024	PT MataramNomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana
Peninjauan Kembali MA16 Mei 2025	Mahkamah AgungNomor 384 PK/PID.SUS/2025 Tolak PK Pemohon Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr Mahkamah Agung, 10 Jan 2024
• Putusan Banding Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR Mahkamah Agung, 7 Mar 2024
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 384 PK/PID.SUS/2025 Mahkamah Agung, 16 Mei 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.