Daryadi bin Sahrul

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar November 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 6 tahun 6 bulan (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Maret 2024, putusan terakhir April 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Palembang (2024)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg (2024-03-06). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 5,4 miliar

6 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Palembang (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor6 Maret 2024	PN Tipikor PalembangNomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dari dakwaan Primair Penuntut Umum; Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	6 tahun 6 bulan Denda Rp 300 juta Uang pengganti Rp 5,4 miliar
Banding30 April 2024	PT PalembangNomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut ; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Mahkamah Agung, 6 Mar 2024
• Putusan Banding Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG Mahkamah Agung, 30 Apr 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.