ASN/Pejabat · Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
Burhanuddin Bohari
PNS Diknas Provinsi Sulawesi Barat
Kejaksaan - Vonis akhir
- 2 tahun 6 bulan
- Nilai perkara
- Rp 1,4 miliar
- Uang pengganti
- Rp 103 juta
- Status sekarang
- Perkiraan: masa pidana sudah berakhir
Paling lambat sekitar Juli 2024. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun 6 bulan (subsider denda 1 bulan), putusan pertama September 2021, putusan terakhir November 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.
Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.
Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.
Korupsi dana DAK Fisik Bidang PSMA, Provinsi Sulawesi Barat (2020)
Kejaksaan 
Mahkamah Agung
Terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat bersama pihak lain mengarahkan para fasilitator untuk meminta 3% dari anggaran DAK Fisik tahun 2020 kepada 82 kepala sekolah untuk biaya pembuatan dokumen perencanaan. Perbuatan dilakukan pada Januari hingga Juli 2020 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Kerugian keuangan negara sebesar Rp1.425.330.050. Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Makassar Nomor 40/PID.TPK/2021/PT MKS (2021-11-18). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Kerugian negara: Rp 1,4 miliar Uang pengganti: Rp 103 juta
2 tahun 6 bulan penjara (Banding 40/PID.TPK/2021/PT MKS)
| Tingkat | Putusan | Pidana penjara |
|---|---|---|
| Pengadilan Tipikor22 September 2021 | PN Tipikor MamujuNomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam MENGADILI : Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada… Dokumen putusan di Direktori MA ↗ | 2 tahun 6 bulan Denda Rp 100 |
| Banding18 November 2021 | PT MakassarNomor 40/PID.TPK/2021/PT MKS Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Mam, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, merubah sekedar mengenai rumusan dalam amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa… Dokumen putusan di Direktori MA ↗ | 2 tahun 6 bulan Denda Rp 100 juta Uang pengganti Rp 103 juta |
Sumber
Dokumen resmi
- Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam Mahkamah Agung, 22 Sep 2021
- Putusan Banding Nomor 40/PID.TPK/2021/PT MKS Mahkamah Agung, 18 Nov 2021
Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.
Baca juga
belum tersedia
ASN/Pejabat
Aking Djide
Korupsi dana DAK Fisik Bidang PSMA Dinas Pendidikan Sulawesi Barat (2020)
Vonis 1 tahun 6 bulan Nilai Rp 1,4 miliar Perkiraan: masa pidana sudah berakhir
belum tersedia
ASN/Pejabat
Busra Edi
Korupsi dana DAK Fisik Bidang PSMA Dinas Pendidikan Sulawesi Barat (2020)
Vonis 2 tahun Nilai Rp 1,4 miliar Perkiraan: masa pidana sudah berakhir
ASN/Pejabat
Achsanul Qosasi
Penerimaan uang terkait pemeriksaan BPK atas proyek BTS 4G BAKTI Kominfo
Vonis 5 tahun Nilai Rp 40 miliar Bebas bersyarat