Andi Mustafa bin Andi Thamrin

Paling lambat sekitar Maret 2023. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pertama Oktober 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi anggaran pelatihan Siskeudes Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan (2020)

2020 · penyalahgunaan anggaran

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Kendari Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi (2021-10-07). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Kerugian negara: Rp 635 juta

1 tahun 4 bulan penjara (PN Tipikor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi)

Putusan perkara Korupsi anggaran pelatihan Siskeudes Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan (2020)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor7 Oktober 2021	PN Tipikor KendariNomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda se jumlah Rp . 50 .000.000 ,- (seratus juta juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 4 bulan

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Mahkamah Agung, 7 Okt 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.