Aludiman

Paling lambat sekitar Januari 2024. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Oktober 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi pelatihan Siskeudes DPMD Kabupaten Konawe Kepulauan (2019-2020)

2019-2020 · Kerugian negara

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi (2021-10-07). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 390 juta

2 tahun penjara (PN Tipikor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi)

Putusan perkara Korupsi pelatihan Siskeudes DPMD Kabupaten Konawe Kepulauan (2019-2020)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor7 Oktober 2021	PN Tipikor KendariNomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat Menyatakan (1) Jo. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; Menyatakan Terdakwa ALUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi ? sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 390 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Mahkamah Agung, 7 Okt 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.