Abdul Haris

Paling lambat sekitar Februari 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 4 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Mei 2023, putusan terakhir Juli 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Surabaya (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 191/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (2023-05-05). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1 tahun 4 bulan penjara (PN Tipikor 191/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Surabaya (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor5 Mei 2023	PN Tipikor SurabayaNomor 191/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby MENGADILI: Menyatakan Terdakwa I Abdul Haris dan Terdakwa II Madukha, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair; Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan kesatu primair tersebut; Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 4 bulan Denda Rp 50 juta
Banding4 Juli 2023	PT SurabayaNomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 191/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Mahkamah Agung, 5 Mei 2023
• Putusan Banding Nomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY Mahkamah Agung, 4 Jul 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.