Wahyudi Pratama

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Januari 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Mei 2026, putusan terakhir Juli 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Kepulauan Riau (2026)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Kepulauan Riau Nomor 8/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG (2026-07-07). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 25,7 miliar

2 tahun penjara (Banding 8/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Kepulauan Riau (2026)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor8 Mei 2026	PN Tipikor Tanjung PinangNomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tpg Menyatakan Terdakwa WAHYUDI PRATAMA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan primair maupun dakwaan subsidair penuntut umum; AQJ Gemilang; 134) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan dan Mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Bebas/lepas
Banding7 Juli 2026	PT Kepulauan RiauNomor 8/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Terdakwa WAHYUDI PRATAMA, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 60 (enam puluh) hari; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 25,7 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tpg Mahkamah Agung, 8 Mei 2026
• Putusan Banding Nomor 8/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG Mahkamah Agung, 7 Jul 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.