Tommy Ardiansyah bin Syaiful

Paling lambat sekitar Januari 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Agustus 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Korupsi pungutan tera ulang Dinas Perdagangan Kota Palembang (2017-2019)

2017-2019 · pungutan liar

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg (2021-08-20). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 227 juta

4 tahun penjara (PN Tipikor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg)

Putusan perkara Korupsi pungutan tera ulang Dinas Perdagangan Kota Palembang (2017-2019)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor20 Agustus 2021	PN Tipikor PalembangNomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg MENGADILI Menyatakan Terdakwa I Tommy Ardiansyah.,S.Kom.MM Bin Syaiful Utama dan Terdakwa II Afghanis.,ST.,M.Si Bin Dalil Waris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi secara Bersama ? sama dan Berlanjut? sebagaimana dalam Dakwaan Primar dan Subsidair; Membebaskan Terdakwa I Tommy Ardiansyah.,S.Kom.MM Bin Syaiful Utama dan Terdakwa II Afghanis.,ST.,M.Si Bin Dalil Waris dari Dakwaan Primar dan Subsidair tersebut; Menyatakan Terdakwa I Tommy Ardiansyah.,S.Kom.MM Bin Syaiful Utama dan Terdakwa II… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 227 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg Mahkamah Agung, 20 Agu 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.