Suryadi M.a.r.s bin Ibrahim

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun, putusan pertama April 2026, putusan terakhir Juli 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kerugian negara

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 9109 K/PID.SUS/2026 (2026-07-08). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 399 juta

2 tahun penjara (Kasasi 9109 K/PID.SUS/2026)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor23 April 2026	PN Tipikor MakassarNomor 128/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks Suryadi, M.KM., M.A.R.S Bin Ibrahim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Bebas/lepas
Kasasi MA8 Juli 2026	Mahkamah AgungNomor 9109 K/PID.SUS/2026 Kabul kasasi Penuntut Umum, batal judex facti, adili sendiri:- Pasal 3 UU PTPK;- Pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 50 (lima puluh hari penjara);- Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp398.930.578,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 399 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks Mahkamah Agung, 23 Apr 2026
• Putusan Kasasi MA Nomor 9109 K/PID.SUS/2026 Mahkamah Agung, 8 Jul 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.