Sanny Wikodhiono

Paling lambat sekitar Maret 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Oktober 2023, putusan terakhir Desember 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Jakarta (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst (2023-10-04). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2 tahun penjara (PN Tipikor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Jakarta (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor4 Oktober 2023	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Sanny Wikodhiono Alias Sanny Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair; Membebaskan Terdakwa Sanny Wikodhiono Alias Sanny Tan dari dakwaan kesatu primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Sanny Wikodhiono Alias Sanny Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 5 miliar
Banding12 Desember 2023	PT JakartaNomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 4 Okt 2023
• Putusan Banding Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Mahkamah Agung, 12 Des 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.