Rahmawati
PNS (Jabatan Fungsional Perencanaan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat)
Kejaksaan - Vonis akhir
- 5 tahun
- Nilai perkara
- —
- Uang pengganti
- —
- Status sekarang
- Perkiraan: masih menjalani pidana
Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Juni 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 5 tahun, putusan pertama Oktober 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.
Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.
Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.
Perkara korupsi di PT Sulawesi Barat (2024)
Kejaksaan 
Mahkamah Agung
Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Sulawesi Barat Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/ PT.MAM (2024-10-07). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.
5 tahun penjara (Banding 11/PID.SUS-TPK/2024/ PT.MAM)
| Tingkat | Putusan | Pidana penjara |
|---|---|---|
| Banding7 Oktober 2024 | PT Sulawesi BaratNomor 11/PID.SUS-TPK/2024/ PT.MAM M E N G A D I L I:Menerima permintaan banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ????Turut Serta melakukan tindak pidana Korupsi???? dalam dakwaan primer;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I… Dokumen putusan di Direktori MA ↗ | 5 tahun Denda Rp 250 juta |
Sumber
Dokumen resmi
- Putusan Banding Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/ PT.MAM Mahkamah Agung, 7 Okt 2024
Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.
Baca juga
belum tersedia
Lainnya
A Dian Anugrah
Perkara korupsi di PT Makassar (2026)
Vonis 3 tahun 6 bulan Perkiraan: masih menjalani pidana
belum tersedia
ASN/Pejabat
A. Rahim Akri
Perkara korupsi di PT Pontianak (2023)
Vonis 1 tahun Perkiraan: masa pidana sudah berakhir
belum tersedia
Kepala Daerah · 2 perkara
Aa Umbara Sutisna
Perkara tindak pidana korupsi
Vonis 5 tahun Status belum terverifikasi