Rahmat Effendi

Wali Kota Bekasi (periode 2018-2023). Dikenal juga sebagai Pepen.

Vonis akhir: 12 tahun
Nilai perkara: —
Uang pengganti: —
Status sekarang: Masih dipenjara28 Januari 2026

Ditjenpas menegaskan pada 28 Jan 2026 bahwa ia masih menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong dan belum masuk program pembebasan bersyarat, membantah kabar bahwa ia bebas bersyarat pada 27 Jan 2026.

Suap pengadaan barang dan jasa, ganti rugi lahan, dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi (OTT Jan 2022)

KPK · Suap · Gratifikasi

Terjaring OTT KPK pada Jan 2022 bersama delapan tersangka lain. Rahmat Effendi didakwa meminta uang dari pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi, menerima setoran ASN (dakwaan Rp7,1 miliar), dan menerima uang terkait pengadaan barang/jasa serta lelang jabatan. Pengadilan memutus lebih berat dari tuntutan, dan PT Bandung kembali memperberat hukuman.

Republika menyebut nilai suap yang terbukti Rp1,8 miliar, sedangkan dakwaan memuat Rp10 miliar (pengadaan) dan Rp7,1 miliar (setoran ASN). KPK menyita bukti Rp5,7 miliar saat OTT (Hukumonline). KPK menuntut uang pengganti Rp17 miliar, tetapi tidak dikabulkan.

12 tahun penjara (inkracht)

Putusan perkara Suap pengadaan barang dan jasa, ganti rugi lahan, dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi (OTT Jan 2022)
Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor12 Oktober 2022	PN Tipikor Bandung Pidana penjara 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan, perampasan harta hasil tindak pidana (mobil, bangunan, dan lainnya), serta pencabutan hak dipilih 5 tahun (ketua majelis Eman Sulaeman; tuntutan 9 tahun 6 bulan).	10 tahun Denda Rp 1 miliar Hak politik dicabut 5 tahun
Banding13 Desember 2022	PT Bandung Memperberat pidana menjadi 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan, dan pencabutan hak dipilih 5 tahun.	12 tahun Denda Rp 1 miliar Hak politik dicabut 5 tahun
Kasasi MA24 Mei 2023	Mahkamah AgungNomor 1899 K/Pid.Sus/2023 Menolak kasasi terdakwa dan penuntut umum dengan perbaikan mengenai barang bukti dan pencabutan hak politik menjadi 3 tahun (ketua majelis Soesilo).	12 tahun Denda Rp 1 miliar Hak politik dicabut 3 tahun