Nurlia Dg Kebo

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Januari 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun, putusan pertama Mei 2026, putusan terakhir Juli 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Papua Barat (2026)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mnk (2026-05-13). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2 tahun penjara (PN Tipikor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mnk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Papua Barat (2026)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor13 Mei 2026	PN Tipikor ManokwariNomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mnk Menyatakan Terdakwa NURLIA DG KEBO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , yang harus di bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; Menetapkan jika pidana denda… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta
Banding6 Juli 2026	PT Papua BaratNomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT.MNK Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mnk tanggal 13 Mei 2026 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mnk Mahkamah Agung, 13 Mei 2026
• Putusan Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT.MNK Mahkamah Agung, 6 Jul 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.