Nina Andriana binti

Paling lambat sekitar Februari 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Oktober 2024, putusan terakhir November 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Palangkaraya (2024)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk (2024-10-01). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1 tahun penjara (PN Tipikor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Palangkaraya (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor1 Oktober 2024	PN Tipikor PalangkarayaNomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana oleh karena itu dakwaan Pertama Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?tindak pidana korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana kepada… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun Denda Rp 5 miliar
Banding19 November 2024	PT PalangkarayaNomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk Mahkamah Agung, 1 Okt 2024
• Putusan Banding Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK Mahkamah Agung, 19 Nov 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.