Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh

Vonis akhir: 7 tahun
Nilai perkara: Rp 9,8 miliar
Uang pengganti: —
Status sekarang: Bebas bersyarat25 Oktober 2022

Bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin 25 Okt 2022 berdasarkan SK Ditjenpas (Kalapas Elly Yuzar). PK ditolak (diberitakan 19 Jun 2023).

Suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari Bupati Bener Meriah dan gratifikasi

2007-2018 · KPK · Suap · Gratifikasi

Irwandi terjaring OTT KPK pada Juli 2018 bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi. Ia terbukti menerima suap sekitar Rp1,05 miliar dari Ahmadi terkait program yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, serta gratifikasi Rp8,7 miliar selama menjabat gubernur. KPK mengeksekusinya ke Lapas Sukamiskin pada 14 Februari 2020.

Suap/gratifikasi: Rp 9,8 miliar

Suap Rp1,05 miliar (Detik menulis juga "sekitar Rp1 miliar") ditambah gratifikasi Rp8,7 miliar.

7 tahun penjara, denda Rp300 juta (kasasi memangkas vonis banding 8 tahun; PK ditolak)

Putusan perkara Suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari Bupati Bener Meriah dan gratifikasi
Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor8 April 2019	PN Tipikor Jakarta Pusat 7 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan; lebih rendah dari tuntutan jaksa.	7 tahun Denda Rp 300 juta
BandingTanggal belum tercatat	PT DKI Jakarta Atas banding KPK, diperberat menjadi 8 tahun penjara dan hak politik dicabut 5 tahun.	8 tahun Hak politik dicabut 5 tahun
Kasasi MA13 Februari 2020	Mahkamah AgungNomor 444 K/Pid.Sus/2020 Kasasi jaksa dan terdakwa ditolak dengan perbaikan lama pidana dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis: Mohamad Askin, Krisna Harahap, Surya Jaya. Status pencabutan hak politik di tingkat kasasi tidak disebut.	7 tahun Denda Rp 300 juta
Peninjauan Kembali MATanggal belum tercatat	Mahkamah Agung PK ditolak; pidana tetap 7 tahun (diberitakan 19 Jun 2023).	7 tahun