Herman Supriyanto bin Bambang Ismanto

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar November 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 5 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Maret 2024, putusan terakhir Maret 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Semarang (2024)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg (2024-03-14). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 353 juta

5 tahun penjara (PN Tipikor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Semarang (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor14 Maret 2024	PN Tipikor SemarangNomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg MENGADILI Menyatakan Terdakwa I Reza Adiswasono, SE bin Soenardi dan Terdakwa II Herman Supriyanto, SE bin Bambang Ismanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Reza Adiswasono, SE bin Soenardi dan Terdakwa II Herman Supriyanto, SE bin Bambang Ismanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing masing sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	5 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 353 juta
Peninjauan Kembali MA12 Maret 2025	Mahkamah AgungNomor 647 PK/PID.SUS/2025 Tolak PK Terpidana Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg Mahkamah Agung, 14 Mar 2024
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 647 PK/PID.SUS/2025 Mahkamah Agung, 12 Mar 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.