Halim Hartono

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar November 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 7 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama November 2024, putusan terakhir Januari 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Jakarta (2025)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (2024-11-25). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 28,6 miliar

7 tahun penjara (PN Tipikor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Jakarta (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor25 November 2024	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Halim Hartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Halim Hartono telah terbukti secara sah dan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	7 tahun Denda Rp 750 juta Uang pengganti Rp 28,6 miliar
Banding16 Januari 2025	PT JakartaNomor 66/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst,tanggal 25 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 25 Nov 2024
• Putusan Banding Nomor 66/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Mahkamah Agung, 16 Jan 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.