Djoko Dwijono

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Oktober 2030. Dihitung dari putusan: pidana penjara 10 tahun (subsider denda 6 bulan), putusan pertama Oktober 2024, putusan terakhir Maret 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PT Jakarta Nomor 49/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI (2024-10-14). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

10 tahun penjara (Banding 49/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Banding14 Oktober 2024	PT JakartaNomor 49/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara, pidana denda dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	10 tahun Denda Rp 500 juta
Kasasi MA19 Maret 2025	Mahkamah AgungNomor 2215 K/PID.SUS/2025 Menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa dengan perbaikan pemidanaan CF PN Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Banding Nomor 49/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Mahkamah Agung, 14 Okt 2024
• Putusan Kasasi MA Nomor 2215 K/PID.SUS/2025 Mahkamah Agung, 19 Mar 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.