Achmad Fauzi

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Agustus 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 5 tahun (subsider denda 6 bulan), putusan pertama Desember 2024, putusan terakhir Februari 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara tindak pidana korupsi

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (2024-12-13). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 398 juta

5 tahun penjara (PN Tipikor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara tindak pidana korupsi

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor13 Desember 2024	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst MENGADILI: Menyatakan Terdakwa I DEDEN ROCHENDI, Terdakwa II HENGKI, Terdakwa III RISTANTA, Terdakwa IV ERI ANGGA PERMANA, Terdakwa V SOPIAN HADI, Terdakwa VI ACHMAD FAUZI, Terdakwa VII AGUNG NUGROHO dan Terdakwa VIII ARI RAHMAN HAKIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	5 tahun Denda Rp 250 juta Uang pengganti Rp 398 juta
Peninjauan Kembali MA26 Februari 2026	Mahkamah AgungNomor 658 PK/PID.SUS/2026 Tolak PK Terpidana Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 13 Des 2024
• Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 658 PK/PID.SUS/2026 Mahkamah Agung, 26 Feb 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.