Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan (2019-2020)

Vonis akhir: 5 tahun
Nilai perkara: —
Uang pengganti: Rp 9,7 miliar
Status sekarang: Bebas bersyarat18 Agustus 2023

Bebas bersyarat sejak 18 Agu 2023 (dikonfirmasi Ditjen Pemasyarakatan, Nov 2023)

Suap izin ekspor benih bening lobster (benur)

2020 · KPK · Suap

Edhy ditangkap KPK pada 25 Nov 2020 terkait penerimaan suap dalam pemberian izin ekspor benih lobster di KKP. PN Tipikor menjatuhkan 5 tahun, diperberat Pengadilan Tinggi DKI menjadi 9 tahun, lalu dikurangi Mahkamah Agung di tingkat kasasi kembali menjadi 5 tahun.

Uang pengganti: Rp 9,7 miliar

Uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77.000 (dikurangi yang telah dikembalikan) menurut putusan PN. Hukumonline menulis Rp9.687.457.219 untuk putusan banding. Nilai total suap belum diverifikasi.

5 tahun penjara (banding 9 tahun, dipotong MA di kasasi jadi 5 tahun)

Putusan perkara Suap izin ekspor benih bening lobster (benur)
Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor15 Juli 2021	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Terbukti korupsi bersama-sama (dakwaan alternatif pertama); 5 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77.000 subsider 2 tahun, pencabutan hak dipilih 3 tahun. Dokumen putusan di Direktori MA ↗	5 tahun Denda Rp 400 juta Uang pengganti Rp 9,7 miliar Hak politik dicabut 3 tahun
Banding1 November 2021	Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI Memperberat pidana menjadi 9 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 6 bulan, uang pengganti dan USD 77.000, pencabutan hak dipilih 3 tahun. (Nomor dan tanggal menurut daftar Direktori Putusan MA: 'Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 1 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa: Edhy Prabowo'.)	9 tahun Denda Rp 400 juta Uang pengganti Rp 9,7 miliar Hak politik dicabut 3 tahun
Kasasi MA7 Maret 2022	Mahkamah Agung Majelis (ketua Sofyan Sitompul, anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani) mengurangi pidana menjadi 5 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 6 bulan, pencabutan hak dipilih 2 tahun.	5 tahun Denda Rp 400 juta Hak politik dicabut 2 tahun