Acep Djuhdiyana Wireja bin

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Februari 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 5 tahun (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Juni 2025, putusan terakhir Agustus 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Bandung (2025)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg (2025-06-24). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 707 juta

5 tahun penjara (PN Tipikor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Bandung (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor24 Juni 2025	PN Tipikor BandungNomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg Bin Dadi Suryadi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut; Bin Dadi Suryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	5 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 707 juta
Banding14 Agustus 2025	PT BandungNomor 33/PID.TPK/2025/PT BDG Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg, tanggal 24 Juni 2025, yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg Mahkamah Agung, 24 Jun 2025
• Putusan Banding Nomor 33/PID.TPK/2025/PT BDG Mahkamah Agung, 14 Agu 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.