Siti Zahro binti Wahid

Paling lambat sekitar September 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 3 tahun 6 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama November 2022, putusan terakhir Desember 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg (2022-11-02). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 22 juta

3 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor2 November 2022	PN Tipikor PalembangNomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Siti Zahro, S.E Binti Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama ? sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Siti Zahro, S.E Binti Wahid dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; Menyatakan Terdakwa Siti Zahro, S.E Binti Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama ? sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	3 tahun 6 bulan Denda Rp 300 juta Uang pengganti Rp 22 juta
Banding16 Desember 2022	PT PalembangNomor 37/PID.TPK/2022/PT PLG Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Mahkamah Agung, 2 Nov 2022
• Putusan Banding Nomor 37/PID.TPK/2022/PT PLG Mahkamah Agung, 16 Des 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.