Muhammadyah Djunaid Alias

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Agustus 2029. Dihitung dari putusan: pidana penjara 6 tahun 6 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Desember 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Pekanbaru (2025)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pbr (2025-12-10). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 4,5 miliar

6 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pbr)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Pekanbaru (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor10 Desember 2025	PN Tipikor PekanbaruNomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pbr DJUNAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; DJUNAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.483.276.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	6 tahun 6 bulan Denda Rp 500 juta Uang pengganti Rp 4,5 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pbr Mahkamah Agung, 10 Des 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.