Miftahul Iqbalud Daroini

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Februari 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun 3 bulan (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Desember 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2025)

Kerugian negara

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby (2025-12-18). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 43 juta

4 tahun 3 bulan penjara (PN Tipikor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor18 Desember 2025	PN Tipikor SurabayaNomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby MENGADIL I : Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BAHWENI dan Terdakwa I I MIFTAHUL IQBALUD DAROINI PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ? tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ? sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun 3 bulan Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 43 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby Mahkamah Agung, 18 Des 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.