Khaeruddin Arief Hidayat bin Trimo Suhadi

Paling lambat sekitar Oktober 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 3 tahun 6 bulan (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Maret 2022, putusan terakhir Desember 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Samarinda (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr (2022-03-30). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 568 juta

3 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Samarinda (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor30 Maret 2022	PN Tipikor SamarindaNomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT Bin TRIMO SUHADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT Bin TRIMO SUHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair; KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT Bin TRIMO SUHADI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	3 tahun 6 bulan Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 568 juta
Kasasi MA21 Desember 2022	Mahkamah AgungNomor 5849 K/Pid.Sus/2022 — Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr Mahkamah Agung, 30 Mar 2022
• Putusan Kasasi MA Nomor 5849 K/Pid.Sus/2022 Mahkamah Agung, 21 Des 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.