Junaidi bin Harun

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun, putusan pertama April 2026, putusan terakhir Juni 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PT Tanjung Karang (2026)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk (2026-04-22). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2 tahun penjara (PN Tipikor 92/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Tanjung Karang (2026)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor22 April 2026	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 92/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Harun (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi? sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Bin Harun (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 ( dua ratu juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 200 juta
Banding2 Juni 2026	PT Tanjung KarangNomor 26/PID.TPK/2026/PT TJK M E N G A D I L I: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur tersebut; Menyatakan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk tanggal 22 April 2026 yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat diterima ( Niet ont vankelijke verklaard ); Membebankan biaya perkara kepada Negara; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk Mahkamah Agung, 22 Apr 2026
• Putusan Banding Nomor 26/PID.TPK/2026/PT TJK Mahkamah Agung, 2 Jun 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.