H.hendri Zainuddin MA.Bin Zainuddin

Paling lambat sekitar Desember 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama September 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2024)

Kerugian negara

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg (2024-09-10). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 3,5 miliar

1 tahun penjara (PN Tipikor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor10 September 2024	PN Tipikor PalembangNomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa H.HENDRI ZAINUDDIN S.Ag.,MA, Bin ZAINNUDDIN THALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi seperti dalam Dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Membebaskan Terdakwa H.HENDRI ZAINUDDIN S.Ag.,MA, Bin ZAINNUDDIN THALIB oleh karena itu dari Dakwaan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 3,5 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg Mahkamah Agung, 10 Sep 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.