Ferdiansyah Himawan bin Totok Hari

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar November 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 6 tahun 6 bulan (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Maret 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (2023-03-16). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 35 juta

6 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 142/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor16 Maret 2023	PN Tipikor SurabayaNomor 142/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby MENGADILI Menyatakan Terdakwa.I ENDRO PURNOMO Bin ISBANDI dan Terdakwa.II FERDIANSYAH HIMAWAN, ST Bin TOTOK HARI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.I ENDRO PURNOMO Bin ISBANDI dan Terdakwa.II FERDIANSYAH HIMAWAN , ST Bin TOTOK HARI SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	6 tahun 6 bulan Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 35 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Mahkamah Agung, 16 Mar 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.