Edi Santoso bin Alm Suwito

Paling lambat sekitar Agustus 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 6 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama November 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk (2023-11-02). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 156 juta

1 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor2 November 2023	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Menyatakan Terdakwa Edi Santoso, S.H Bin (Alm) Suwito tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primer; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Edi Santoso, S.H Bin (Alm) Suwito tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Santoso, S.H Bin (Alm) Suwito oleh karena itu dengan pidana penjara selama… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 6 bulan Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 156 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Mahkamah Agung, 2 Nov 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.