Amalia Komalasari

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 8 tahun 6 bulan, putusan pertama Desember 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst (2023-12-18). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 77,4 miliar

8 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor18 Desember 2023	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst MENGADILI Menyatakan bahwa Terdakwa Amalia Komalasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan, serta Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bula Bulan; Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	8 tahun 6 bulan Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 77,4 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 18 Des 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.