Ahmad Lutfi S.P.dI bin Muhidin

Paling lambat sekitar Juni 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Maret 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2021)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg (2021-03-22). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 330 juta

4 tahun penjara (PN Tipikor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2021)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor22 Maret 2021	PN Tipikor PalembangNomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Ahmad Lutfi, S.Pd.I Bin Muhidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???KORUPSI???; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.329.730.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 330 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg Mahkamah Agung, 22 Mar 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.