Susy Mira Dewi Sugiarta

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2027. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Desember 2025, putusan terakhir Juni 2026. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2025)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (2025-12-16). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

4 tahun penjara (PN Tipikor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor16 Desember 2025	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Menyatakan Terdakwa I Newin Nugroho, Terdakwa II Susy Mira Dewi Sugiarta, dan Terdakwa III Jimmy Masrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaTerdakwa I Newin Nugroho dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 250 juta
Kasasi MA3 Juni 2026	Mahkamah AgungNomor 7569 K/PID.SUS/2026 Kasasi TII tidak dapat diterimaTolak kasasi TIII Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 16 Des 2025
• Putusan Kasasi MA Nomor 7569 K/PID.SUS/2026 Mahkamah Agung, 3 Jun 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.