Sawaludin Ts bin Alm Muhtasur

Paling lambat sekitar September 2023. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 4 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Februari 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk (2022-02-03). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 106 juta

1 tahun 4 bulan penjara (PN Tipikor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor3 Februari 2022	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk MENGADILI: Menyatakan terdakwa SAWALUDIN TS Bin MUHTASUR , tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum; Menyatakan terdakwa SAWALUDIN TS Bin MUHTASUR , tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Korupsi secara berlanjut ?, sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 4 bulan Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 106 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk Mahkamah Agung, 3 Feb 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.