Sapriadi bin H. Sulaiman

Paling lambat sekitar September 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun 8 bulan (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Agustus 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Pangkal Pinang (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Pangkal Pinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp (2022-08-29). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 103 miliar

2 tahun 8 bulan penjara (PN Tipikor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Pangkal Pinang (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor29 Agustus 2022	PN Tipikor Pangkal PinangNomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp Sulaiman, Ar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama? sebagai mana Dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa Sapriadi, S.T., M.Si Bin H. Sulaiman, Ar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama? sebagai mana Dakwaan Subsidair. Sulaiman, Ar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun 8 bulan Denda Rp 100 juta Uang pengganti Rp 103 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp Mahkamah Agung, 29 Agu 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.