Rozikin bin Sumadi

Paling lambat sekitar Mei 2024. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun 3 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama November 2021. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2021)

Kerugian negara

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk (2021-11-24). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 193 juta

2 tahun 3 bulan penjara (PN Tipikor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2021)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor24 November 2021	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk MENGADIL I : Menyatakan Terdakwa ROZIKIN BIN SUMADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? KORUPSI ? sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana dalam dakwaan Primer ; Membebaskan… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun 3 bulan Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 193 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk Mahkamah Agung, 24 Nov 2021

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.