Parmin Nani Subakri bin Alm. Wakiran

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (2023-03-30). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

4 tahun penjara (PN Tipikor 165/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Surabaya (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor30 Maret 2023	PN Tipikor SurabayaNomor 165/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby MENGADILI : Menyatakan Terdakwa PARMIN NANI SUBAKRI Bin WAKIRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARMIN NANI SUBAKRI Bin WAKIRAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta
Banding22 Mei 2023	PT SurabayaNomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 165/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby, tanggal 30 Maret atas nama Terdakwa PARMIN NANI SUBAKRI Bin WAKIRAN (Alm) yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Mahkamah Agung, 30 Mar 2023
• Putusan Banding Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY Mahkamah Agung, 22 Mei 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.