Nurhasan Kurniawan bin

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Juni 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 8 tahun (subsider denda 3 bulan), putusan pertama Oktober 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Serang (2023)

Kerugian negara · Pencucian uang

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Serang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG (2023-10-12). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 843 miliar

8 tahun penjara (PN Tipikor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Serang (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor12 Oktober 2023	PN Tipikor SerangNomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	8 tahun Denda Rp 50 miliar Uang pengganti Rp 843 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG Mahkamah Agung, 12 Okt 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.